Kedudukan satuan polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah di Aceh dalam Hukum Indonesia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tumpang tindih dengan Kepolisian Republik Indonesia. Penjelasan UU No. 2 Tahun 2002 menentukan bahwa yang dimaksud dengan �kepolisian khusus� adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenang tersebut bersifat khusus dan terbatas dalam �lingkungan kuasa soal-soal� (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. Contoh dari �kepolisian khusus� adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Polsus Kehutanan, dan Polsus di lingkungan Imigrasi. Kedudukan Wilayatul Hisbah berada di dalam Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara otomatis peraturan atau qanun yang menjadi kedudukan Wilayatul Hisbah mengikuti Peraturan yang melandasi adanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu Undang-undang Pemerintahan Daerah Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyaraka