Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku poligami ilegal perspektif RUU HMPA dan RUU KUHP

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana poligami perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan Draft RUU HMPA, ketentuan sanksi pidana poligami persepektif KUHP dan Draft RUU KUHP dan untuk mengetahui perbuatan poligami ilegal dapat dikatakan sebagai perbuatan zina sebagaimana ancaman pidana yang disebut didalam Pasal 485 ayat 1 hurup (a) Draft RUU KUHP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library reasearch yang mana melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral skripsi ini dan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perbuatan poligami tanpa izin pengadilan tidak dipandang sebagai perbuatan overspel yang dapat diancam dengan ketentuan pidana Pasal 284 KUHP, karena unsur mukah/overspel tidak sama dengan pengertian poligami, poligami tetap merupakan perkawinan yang sah sebagaimana norma-norma yang terkandung didalam UU Perkawinan, meskipun demikian perkawinan poligami tetap harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU Perkawina