Kecakapan saksi keluarga untuk semua perkara perceraian di Pengadilan Agama

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan status saksi dalam perkara perceraian persfektif Hukum Perdata di Indonesia (BW), kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dan pertimbangan putusan hakim untuk kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian. Dalam ketentuan umum hukum acara perdata, salah satu syarat formil saksi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 145 H.I.R., 172 ayat (1) R.Bg, dan 1910 KUH Perdata adalah saksi tidak boleh berasal dari keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perdata tertentu yang telah dikecualikan oleh undang-undang tersebut. Namun, ketentuan tentang sengketa perceraian tidak dapat ditemukan dalam pengecualian tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan kitab-kitab Fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara rasional saksi keluarga dianggap cakap untuk seluruh perkara percceraian di Pengadilan Agama. Saksi keluarga memberikan kesaksian dalam perkara perceraian syiqaq atau non syiqaq karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang sebuah ?keluarga? yang cenderung privat. Hal ini dipahami dari penjelasan pasal yang terdapat dalam H.I.R, R.Bg, dan KUHPerdata secara tegas menyatakan saksi keluaraga cakap didengar kesaksiannya dalam perkara perceraian dengan apapun alasanny