Mekanisme pembuktian dalam hukum acara mahkamah konstitusi dan pengaturan proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia saat ini sudah diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan, yaitu dalam Pasal 7A yang membahas tentang alasan pemberhentian, dan Pasal 7B yang membahas prosedur pemberhentian. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden saat ini tidaklah semudah dahulu sebelum perubahan UUD 1945. Saat ini sudah dibatasi mengenai alasan konstitusional yang dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan prosedurnya dipersulit. Namun sayangnya, perubahan mekanisme tersebut tidak dibarengi dengan dibentuknya undang-undang tersendiri yang mengatur secara eksplisit tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, khususnya dalam hal pembuktian. Padahal proses pembuktian merupakan hal mendasar dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Sehingga dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, rentan menimbulkan masalah. Dengan dicantumkannya pasal mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam UUD 1945, seharusnya dibuat undang-undang tersendiri mengenai hal tersebut sebagai pelaksana dan sebagai penjelasan lebih lengkap mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sehingga hal-hal terkait yang bersifat subtansial dapat diperjelas dan tidak menimbulkan masalah dalam penerapannya