Peran badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan dalam meminimalisir terjadinya perceraian: studi pada BP4 Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2012

Konflik rumah tangga tidak mungkin untuk dihindari. Setiap orang berpotensi untuk terjadinya konflik. Oleh karena itu penting untuk menjembatani hubungan antara suami dan istri yang sedang dalam konflik. Dalam hal ini Negara sebagai pihak ketiga diwakili oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan untuk mengurangi potensi semakin meningkatnya perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu dpreskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan wawancara. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab, dan karya tulis ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan ada tiga hal terkait dalam penelitian ini. Pertama, peran badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) terkait dengan usaha untuk meminimalisir perkawinan sangat penting. Kedua, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BP4 terkait upaya meminimalisir telah dilakukan baik dengan cara sosialisasi, penyuluhan, maupun advokasi. Serta melakukan seluruh kegiatan yang bersifat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan perlunya memperhatikan pentingnya institusi keluarga, dalam memajukan Negara dan agama. Ketiga, Akan tetapi upaya ini belum bisa dilakukan secara maksimal, sedikitnya ada lima faktor yang menjadi penghambat usaha BP4 Pertama, perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi. Kedua, belum optimalnya pelaksanaan fungsi dan tugas BP4 karena masih lemahnya SDM dan rendahnya komitmen pengurus, tidak tersedianya alokasi anggaran khusus (APBN & APBD), serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Ketiga, sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4. Keempat, makin banyaknya keluarga miskin yang bermasalah dan memerlukan bantuan dan konseling. Kelima, masih lemahnya hubungan/koordinasi BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan