Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa pemilu antara penyelenggara pemilu (KPU) dan peserta pemilu oleh Bawaslu. Penulis ingin mengetahui implikasi dan kekuatan hukum keputusan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, pemilihan metode ini didasarkan pada kesenjangan hukum yang terjadi dalam sengketa yang terjadi antara KPU dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. hal. tersebut menunjukan bahwa pengaturan regulasi terkait penyelesaian sengketa pemilu masih kurang jelas dan berpotensi menyebabkan penafsiran yang berbeda sehingga perlu adanya perbaikan yang lebih komprehensif dalam penyelenggara...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai permasalahan proses penyelesaian sengketa ...
Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah mekanisme gugatan keberatan terhadap ...
Artikel ini berisi tentang pendapat hukum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Badan Peradi...
Pemilu adalah proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan berkala sesuai dengan prinsip-...
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dimana Pemi...
Sesuai amanat regulasi, penyelesaian sengketa proses pilkada dan pemilu diemban oleh lembaga pengawa...
Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, kadangkala kurang memuaskan karena yang dihasilkan ad...
Penulisan buku ini diawali dari keprihatinan penulis mengenai kualitas pemilu dan pemilukada di Indo...
Penulisan buku ini diawali dari keprihatinan penulis mengenai kualitas pemilu dan pemilukada di Indo...
Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari demokrasi yang kewenangannya didelagasikan melalui me...
Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dengan mengedepankan suara rakyat, tak pernah lepas dari ...
Bahwa pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diatur dalam perat...
Tujuan dilkaukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa...
Penyelenggaraan Pemilu tidak bisa lepas dari lembaga pemiluan, salah satunya adalah Bawaslu. Jenis p...
Masalah sengketa pertanahan di Indonesia pada akhir-akhir ini semakin bertambah terutama pada hak Ei...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai permasalahan proses penyelesaian sengketa ...
Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah mekanisme gugatan keberatan terhadap ...
Artikel ini berisi tentang pendapat hukum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Badan Peradi...
Pemilu adalah proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan berkala sesuai dengan prinsip-...
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dimana Pemi...
Sesuai amanat regulasi, penyelesaian sengketa proses pilkada dan pemilu diemban oleh lembaga pengawa...
Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, kadangkala kurang memuaskan karena yang dihasilkan ad...
Penulisan buku ini diawali dari keprihatinan penulis mengenai kualitas pemilu dan pemilukada di Indo...
Penulisan buku ini diawali dari keprihatinan penulis mengenai kualitas pemilu dan pemilukada di Indo...
Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari demokrasi yang kewenangannya didelagasikan melalui me...
Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dengan mengedepankan suara rakyat, tak pernah lepas dari ...
Bahwa pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diatur dalam perat...
Tujuan dilkaukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa...
Penyelenggaraan Pemilu tidak bisa lepas dari lembaga pemiluan, salah satunya adalah Bawaslu. Jenis p...
Masalah sengketa pertanahan di Indonesia pada akhir-akhir ini semakin bertambah terutama pada hak Ei...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai permasalahan proses penyelesaian sengketa ...
Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah mekanisme gugatan keberatan terhadap ...
Artikel ini berisi tentang pendapat hukum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Badan Peradi...