Kompatibilitas Hukum Jaminan Fidusia Terhadap Kontrak Pembiayaan Syariah

Peraturan perundangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, telah mewajibkan perusahaan pembiayaan mendaftarkan fidusia atas perjanjian kredit yang diberikan kepada nasabah. Tidak terkecuali peraturan tersebut berlaku untuk industri keuangan syariah. Persoalannya, jaminan fidusia berasal dari praktik konvensional yang tidak seluruhnya dapat diterapkan dalam kontrak perjanjian syariah. Penelitian berbasis pada yuridis normatif, yaitu membandingkan antara ketentuan dalam peraturan perundangan dengan ketentuan yang adala dalam hukum Islam (fikih). Data yang diteliti adalah produk pembiayaan di dua lembaga pembiayaan syariah dan penerapan fidusia di dua lembaga keuangan syariah tersebut. Data-data penelitian dikumpulkan dengan cara penelusuran dokumen dan wawancara. Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak seluruh kontrak perjanjian syariah dapat difidusiakan. Kontrak syariah memiliki karakter sendiri, yaitu berbasis utang, berbasis jual beli, berbasis modal, dan berbasis jasa. Jaminan fidusia lebih tepat diterapkan pada kontrak syariah berbasis utang dan jual beli dan tidak tepat digunakan pada kontrak berbasis modal dan jasa. Penerapan jaminan fidusia untuk kedua kontrak tersebut juga tidak seluruhnya tepat. Hal dasar yang tidak sesuai antara kontrak syariah dan jaminan fidusia adalah adanya peralihak hak kepemilikan dari pihak debitur ke kreditur karena adanya pendaftaran jaminan fidusia. Dalam kontrak syariah, peralihak hak kepemilikan hanya dapat dilakukan dengan transaksi bisnis (tija>ri) atau transaksi kebajikan (hibah/tabarru?). Alternatif yang pas untuk jaminan fidusia adalah penjaminan dengan rahn tasji>li dengan syarat tidak ada peralihan hak kepemilikan tanpa didahului transaksi tertent