Diplomasi Indonesia Dalam Pembentukan Mekanisme Hak Asasi Manusia Association Southeast Of Asian Nation Tahun 2008-2012

Skripsi ini menganalisa bagaimana diplomasi Indonesia dalam pembentukan mekanisme hak asasi manusia Association Southeast of Asia Nation (ASEAN). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan teknik pustaka berupa kajian literatur (library research) dan wawancara sebagai sumber data. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa kawasan ASEAN didominasi oleh negara otoriter. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tinggi. Demi menciptakan perdamaian negara ASEAN membentuk mekanisme HAM regional dan menghasilkan Piagam ASEAN pada 20 November 2007 yang merekomendasikan mekanisme HAM ASEAN, yang didalamnya terdiri dari bebrapa komisi HAM. Indonesia sebagai negara demokrasi dan menghormati nilai HAM, memiliki potensi memainkan Diplomasi pembentukan mekanisme HAM ASEAN. Penelitian ini memonitoring dan menganalisa dari tahun 2008- 2012. Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep Diplomasi, yakni Diplomasi Publik dan diplomasi Multilateral. Diplomasi Publik adalah aktivitas diplomasi memberikan ruang bagi nonstate actor. Diplomasi Multilateral adalah diplomasi antar banyak negara yang pada umumnya dilakukan di Perserikatan Bangsa Bangsa, organisasi lintas benua, regional kawasan dan sub regional (ASEAN). Berikutnya menggunakan konsep HAM, dimana norma HAM internasional sudah tertera dalam Deklarasi Universal HAM. Indonesia banyak berperan dalam diplomasi penguatan mekanisme HAM ASEAN dengan memanfaatkan upaya diplomasi Multilateral dan Diplomasi Publik. Seperti menjadi ketua komisioner ASEAN Intergovermental Commision Human Rights, pelibatan civil society dalam diplomasi, dan lainnya