Tinjauan hukum perjanjian nominee terhadap pemberian kuasa penanam modal asing dalam kepemilikan saham perseroan terbatas

Skripsi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui praktik perjanjian nominee di Indonesia, serta untuk mengetahui tinjauan hukum perjanjian nominee terhadap pemberian kuasa penanam modal asing dalam kepemilikan saham perseroan terbatas. Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sistem studi pustaka, serta menggunakan bahan-bahan lainnya seperti makalah, jurnal, dan kamus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik nominee masih marak terjadi di Indonesia walaupun dalam bentuk nominee arrangement. Sedangkan Nominee arrangement ini tidaklah bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Serta untuk masalah nominee agreement (perjanjian) dan nominee statement (pernyataan) yang dilakukan di luar negeri berdasarkan sistem hukum yang mengenal konsep nominee tidaklah serta merta melanggar dan dapat dibatalkan pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal. Oleh karena itu karena penulis merasa perlu adanya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanaman modal, perseroan terbatas, dan pasar modal yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan sesuai dengan sifat, watak, dan cita-cita Bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Presiden, DPR, serta lembagalembaga lainnya yang mengurus perihal penanaman modal. Selain itu, Lembaga-lembaga terkait penanaman modal seperti Kementrian, pemerintahan daerah, BKPM, dan lembaga-lembaga lainnya yang memberi izin dan mengawasi kegiatan penanaman modal, hendaknya menyeleksi dan mengawasi dengan ketat agar praktik nominee tidak menjamur di Indonesia