Izin poligami dengan alasan hak legalitas anak berupa akte kelahiran (studi kasus terhadap putusan pengadilan agama Jakarta Timur Nomor: 717 Pdt. G/2012 PAJT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbanganpertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutus suatu perkara permohonan izin poligami. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data peneltian ini meliputi data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi putusan, studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan putusan permohonan izin poligami yaitu Putusan Nomor: 717 Pdt.G/2012 PAJT dan menghubungkan dengan hasil wawancara (interview) yang didapatkan dari hakim yang menangani perkara izin poligami tersebut. Menurut undang-undang perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogami, namun demikian beristri lebih dari seorang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Perkawinan lebih satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang pria yang bermaksud kawin lebih dari satu orang harus ada alasanalasan yaitu: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan alasan-alasan itu diserahkan kepada hakim. Apabila alasan-alasan sebagaimana tersebut sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama juga harus meneliti apakan ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif yaitu 1) persetujuan dari istri atau istri-istrinya. 2) kemampuan materil dari orang yang bermaksud menikah lebih dari satu orang, dan 3) jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya apabila ia sudah menikah, jaminan berlaku adil ini dibuat dalam persidangan Majlis Hakim