Kriminalisasi poligami dalam hukum keluarga di dunia islam (studi komparatif undang-undang hukum keluarga Indonesia_Tunisia)

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, jurnal, maupun sumber lainnya. Teknik dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedang pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan normatif serta filosofis, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks Al-Qur?an, Al-Hadis serta pendapat ulama yang berkaitan dengan poligami. Pendekatan filosofis dengan memahami masalah tersebut dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum. hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perbandingan hukum keluarga Islam ini sangat penting di Indonesia, karena seringkali kita memperdebatkan sesuatu hal yang orang lain di Negara lain telah menyelesaikan masalah itu puluhan tahun sebelumnya. Meskipun kriminalisasi poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat masyarakat Muslim Dunia saat ini. Adalah menarik jika kriminalisasi poligami di Indonesia juga dapat ditelaah lebih dekat, dan melihat bagaimana sebagian negara Muslim lain memberlakukannya, kemudian dikomparasikan satu sama lain dalam konteks doktrin Hukum Islam konvensional, antar negara, dan posisinya sebagai salah satu citra dinamisasi dalam hukum Islam, khususnya hukum keluarga Negara Muslim modern. Seperti halnya di Negara Tunisia yang penduduknya hampir 97% memeluk Agama Islam tetapi dalam hal poligami negara tunisia ini mutlak melarang dan menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku poligami dengan kurungan penjara selama 1 tahun dan denda 240.000 Malim. Pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Sampai saat ini undangundang perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizin pengadilan agama, adapun rencana pemberlakuan sanksi hukumnya termuat dalam rancangan undang-undang hukum materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008), ng hingga saat ini masih belum diputuskan