Kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan adat alas (kabupaten Aceh Tenggara kota Kuta Cane dalam perspektif fiqih)

Faktor yang melatar belakangi bagi para perempuan Aceh Tenggara tidak mendapatkan harta peninggalan (warisan), dikrenakan pada adat ini para pererempuan tidak mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarganya, lain halnya dengan ahli waris laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sangat besar atas keluarganya, maka dari itu perempuan di masyarakat adat alas ini tidak tergolong sebagai ahli waris, namun para ahli waris perempuan tidak lepas dari tanggung jawab ahli waris laki-laki seperti yang telah penulis jelaskan dari bab yang sebelumnya. Tinjauan hukum Islam tentang hukum kewarisan adat Alas ini sangat tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat, sebagaimana dari system pembagian kewarisan hukum kewarisan Islam memberikan hak kepada ahli waris perempuan, sedangkan daris system pembagian warisan adat Alas ahli waris dari pihak perempuan tidak mendapatkan harta peninggalan tersebut. Dampak akibat pelaksanaan hukum waris Adat Alas ini yakni terdapat pada pembagian harta tersebut, yang mana didalam pembagiannya yang di pakai ialah system bilateral yang pasti menimbulkan masalah dan bertentangan dengan hukum Islam, yang mana hukum Islam telah mengatur system kewarisan bagi umat Islam itu sendiri