Aplikasi Kebijakan Muhammadiyah Penggunaan Layanan Perbankan Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi kebijakan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia dalam penggunaan layanan bank syariah. Penulis mencari tahu apakah kebijakan dalam penggunaan layanan bank syariah yang dibuat oleh PP Muhammadiyah sudah dilaksanakan oleh Amal Usaha Muhammadiyah sebagai salah satu sumber daya ekonomi Muhammadiyah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan kebijakan tersebut. Data yang didapatkan penulis melalui wawacara dengan pihak Amal Usaha Muhammadiyah sebagai pelaksana kebijakan juga dari Tim Asistensi Bendahara sebagai pembuat kebijakan.Penelitian dilakukan di berbagai Amal Usaha Muhammadiyah bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, penulis memilih Sekolah-sekolah yang berada di cabang yang aktif, yaitu cabang Tebet Timur, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru. Selain sekolah, penulis juga memilih Perguruan Tinggi Muhammdiyah, yaituUniersitas Muhammadiyah Jakarta, STIE Ahmad Dahlan dan Universitas Prof. Hamka. Pada bidang kesehatan, penulis memilih Rumah Sakit Islam Pondok Kopi dan Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AUM sudah banyak menggunakan layanan bank syariah jauh sebelum adanya kebijakan tersebut, Hal ini terjadi karena para pengurus AUM menyadari bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun dalam menerapkan isi kebijakan dimana setiap AUM harus menandatangani dan menerapkan layanan cash management dalam rangka menyatukan dan mengoptimalkan kekuatan ekonomi Muhammadiyah belum banyak diterapkan. Kendala dalam menerapkan kebijakan ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidakjelasan detail dari isi kebijakan karena kurangnya sosialisasi secara mendalam kepada pelaksana kebijakan atau pengurus AUM. Selain itu AUM belum bisa menggunakan bank syariah secara total dikarenakan struktur birokrasi AUM yang berkaitan dengan stakeholder lain ataupun pemerintah