Analisis kebijakan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) tingkat sekolah dasar di propinsi DKI Jkaarta

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen besar dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan bagi warga negaranya yang demokratis, berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa, selain itu pendidikan juga diarahkan untuk menghadapi tantangan global. Salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan kebijakan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan. dalam prakteknya penyelenggaraan kebijakan RSBI masih menyisahkan berbagai permasalahan seperti belum adanya pemahaman mengenai kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap telah menimbulkan kasta sosial di lembaga pendidikan dan belum tersedianya tenaga pendidik yang memadai. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini berusaha untuk mendeskripsikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan RSBI Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan implementasi kebijakan tersebut di Provinsi DKI Jakarta. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang TK, SD, PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Koalisi Pendidikan, serta Kepala Sekolah dan Guru Penyelenggara Program Pendidikan RSBI di SDN 11 Kebon Jeruk Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan RSBI di Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mempesiapkan peserta didik supaya mampu bersaing dikanca internasional dan sekaligus sebagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, penyelenggaraan kebijakan pendidikan RSBI menggunakan model existing developed, yakni mengembangkan sekolah-sekolah reguler yang sudah ada dan telah memenuhi 8 SNP. Ketiga, penunjukkan sekolah RSBI ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan rekomendasi. Keempat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu bekerja sama dengan pihak sekolah dalam bentuk pelatihan kepada guru-guru RSBI, bantuan keuangan serta evaluasi