Kesesuaian polis asuransi mandiri rencana sejahtera syariah plus PT. Axa Mandiri ditinjau dari peraturan menteri Keuangan No. 18 tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah

Polis Asuransi Syariah sebagai bentuk kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi sepatutnya mengikuti syariah agar terhindar dari unsur yang mengharamkannya, untuk itu di Indonesia dalam pembuatan polis haruslah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 sebagai peraturan yang menjelaskan peran kontrak polis secara syariah. Dewasa ini semakin banyak perusahaan asuransi syariah yang bermunculan di Indonesia, namun pada kontrak polisnya masih terdapat beberapa bagian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, untuk itu perlu diadakan kajian terhadap kesesuaian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan berupa data primer, sekunder, maupun bahan non hukum. Tekhnik yang digunakan berupa content analysis dengan tema penelitian yuridis normatif yang menganalisis asas-asas dan sistematika hukum, dan seberapa besar taraf sinkronisasi asuransi produk MRSSP PT. Axa Mandiri terhadap PMK No.18/PMK.010/2010. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum polis asuransi MRSSP PT. Axa Mandiri telah sesuai dengan PMK No.18/PMK.010/2010 namun pada beberapa bagian isi polis masih terdapat keganjilan, seperti tidak dicantumkannya penginformasian penggabungan dana tabarru� kepada peserta, kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian bila perusahaan melakukan wanprestasi, dan ketidaklengkapan isi dari Pasal 12 polis MRSSP PT. Axa Mandiri tentang Penyelesaian Perselisihan bila terjadi konflik antara peserta dan perusahaan asurans