Eksistensi badan penyelenggara jaminan sosial terhadap jaminan sosial kesehatan di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi BPJS terhadap jaminan kesehatan di Indonesia, Untuk mengetahui prosedur pembayaran BPJS Kesehatan terhadap masyarakat yang tidak wajib membayar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan melakukan perbandingan antara Undang-Undang BPJS dan PT Askes.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berlaku maka dapat disimpulkan: Berdasarkan amanat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004tentang SJSN, Pemerintah bersamadengan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara tersebut adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang BPJS dinyatakan bahwa BPJS terbagi menjadi dua, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keberadaan BPJS tersebut akan merubah PT Askes yang merupakan Persero menjadi Badan hukum publik yang bersifat nirlab