Kedudukan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU_IX/2011.

Penelitian ini untuk menganalisis kedudukan wakil menteri pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU_IX/2011, yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan wakil menteri dalam undang-undang kementerian negara dan pasca putusan mahkamah konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang didapat melalui data primer dan data skunder dengan pengumpulan data melalui studi pustaka (Librari reasearch), sedangkan analisis data dilakukan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilah-memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat dibaca dan diinterprestasikan atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Dengan teknik ini penulis berusaha untuk mengkualifikasikan data-data yang telah diperoleh dan disusun kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kedudukan wakil menteri dalam undang-undang negara adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet akan tetapi setelah putusan mahkamah kosntitusi dalam perpres no 60/2012 tidak dijelaskan apakah wakil menteri adalah bejabat karir apa anggota kabine