Perlindungan hukum terhadap kedudukan anak luar nikah (putusan Mahkamah Konsitusi RI nomor 46/PUU-VIII/2010)

Mahkamah Konstitusi RI telah mengadili dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Aisyah Mokhtar sebagai pemohon. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan alasan tertib administrasi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 43 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum dan ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi RI sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Selain itu, keputusan Mahkamah konstitusi tersebut juga sesuai dengan asas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya anak luar kawin yang menjadi tanggung jawab negara