Keabsahan praktik wakaf (studi kasus daerah Pebayuran KM 08 Kertasari-Pebayuran Kab. Bekasi-Jawa Barat)

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya beberapa faktor, baik dalam pengelolaan, masalah administrasi serta pengembangan harta benda wakaf ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Fakta demikian banyak ditemukan di beberapa daerah, yang pada akhirnya perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan namun sebaliknya.Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah belum jelas dan banyak lagi yang lainnya.Hal itu seperti yang ditemukan oleh penulis di daerah Kertasari Kec. Pebayuran Kab. Bekasi.Yang mana ada beberapa kendala praktik wakaf di daerah itu, hingga kini belum bisa tersertifikasi tanah wakaf.Padahal menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 32 dan Pasal 68 diwajibkan untuk didaftarkan kepada pihak yang berwenang setelah dilakukan ikrar wakaf didepan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Masalah lain dari praktik wakaf di daerah Kertasari yaitu wakif dalam hal ini H. M. Yasin juga turut serta menjadi nadzir (pengelola wakaf) dalam yayasan Hidayatunnajah. Untuk itu bagaimanakah kedudukan kedua masalah tersebut jika dilihat dari segi hukum Islam (fiqh) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah melakukan observasi dan wawancara denganberbagai narasumber, penulis menemukan beberapa kesimpulan, yaitu: 1. Keabsahan wakaf tidak terlepas dari segi legalitas (sah atau tidaknya) sebuah praktik wakaf secara hukum. Dalam hal ini kesahihan praktik wakaf dilihat dari pandangan hukum Islam (fiqh), hal tersebut juga tidak terlepas dari kebenaran menurut hukum secara tertulis ataupun pada tataran ijtihad para ulama. Untuk itu diperlukan penelahaan pada kajian normatif (hukum) maupun segi kesejarahan praktik wakaf. Ulama klasik dalam menetapkan sebuah keabsahan wakaf dilihat dari keberadaan syarat dan rukun itu pada praktiknya. Adapun Rukun wakaf menurut mayoritas ulama selain Hanafi adalah orang yang mewakafkan (fikaw), tujuan diwakafkan (maukuf ?alahi), barang wakafan (maukuf bih), dan sighat wakaf. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu shighat. Shighat di sini adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna wakaf atau pelafalan yang menunjukan makna (substansi) wakaf. Dan tidak ditemukannya persyaratan keharusan pencatatan ataupun pendaftaran wakaf seperti dalam perundangan Indonesia. 2. Setelah adanya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan PP (Peraturan Pemerintah) No. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang vi No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Bahwa praktik wakaf bisa dikatakan sah dan kuat secara hukum bila unsur-unsur rukun-syarat wakaf terpenuhi dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini wakaf yang tidak bergerak kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) daerah dan Badan Pertanahan setempat. Jika tidak terpenuhi maka sah saja wakaf jika praktik wakaf dilakukan sebelum UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berlaku. Namun terdapat praktik wakaf setelah lima tahun diberlakukan undang-undang ini maka praktik wakaf tersebut secara hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat (sah). Pasal 69 undang-undang ini menegaskan: (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini,wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini. (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 3. Jika dilihat dari segi keabsahannya praktik wakaf di daerah Kertasari Kec. Pebayuran Kab. Bekasi adalah sah secara fiqh. Karena terkumpulnya syarat dan rukunya seperti wakifnya adalah H. Muhammad Yasin, tujuan wakaf (mauquf ?alahi) yaitu sebagai balai pendidikan Islam, barang wakafnya (maukuf bih) yaitu tanah dengan luas 84.000 M2 (Delapan Puluh Empat Ribu Meter Persegi) dan tiga buah bangunan di atasnya, ikrar wakaf telah dilakukan oleh wakif baik dengan lisan maupun dengan tulisan tanpa mengandung kesamaran. Untuk masalah pendaftaran wakafnya sendiri demi kepentingan pencatatan administratif, jika dilihat dari perspektif perundangan Indonesia maka belum dikatakan sah sebagai tanah wakaf, karena belum terselesaikannya pendaftaran wakaf itu sendiri. Pendaftaran wakaf merupakan hal terpenting dalam peraturan perundangan Indonesia, karena pencatatan dan pendaftaran menyulitkan sengketa pertanahan (wakaf) dikemudian hari