Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Tebing Tinggi Dalam Perlindungan Konsumen Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara

Kondisi yang sangat tidak seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha atau penyedia jasa merupakan suatu potensi yang sangat besar menimbulkan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha atau penyedia jasa. Untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau penyedia jasa dimungkinkan diselesaikan di luar pengadilan. Pada tingkat Kabupaten/Kota penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di masing ? masing Kabupaten/Kota. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPSK Kota Tebing Tinggi dalam melakukan perlindungan terhadap hak ? hak konsumen di Kota Tebing Tinggi dan mengetahui hambatan ? hambatan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan terhadap hak ? hak konsumen di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan metode analisis yuridis empiris menggunakan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Kota Tebing Tinggi telah mampu berperan dalam perlindungan terhadap hak ? hak konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Tetapi dalam melaksanakan tugasnya, BPSK Kota Tebing Tinggi dihadapkan pada berbagai hambatan. Hambatan utama yang dihadapi adalah faktor sumber daya manusia. Walaupun secara pendidikan formal seluruh Anggota memiliki kualitas yang baik, akan tetapi secara teknis dan fungsional Anggota BPSK Kota Tebing Tinggi belum memiliki kualitas yang memadai, sebab hampir 50 % dari Anggota bukan berlatar belakang Sarjana Hukum, sehingga selalu terjadi perdebatan diantara anggota dalam pengambilan keputusan. Faktor sumber daya perangkat kerja dan pembiayaan juga menjadi faktor penghambat yang dihadapi BPSK Kota Tebing Tinggi. Sangat kecilnya alokasi anggaran dan sangat minimnya asset yang dimiliki oleh BPSK Kota Tebing Tinggi menyebabkan rendahnya kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tebing Tinggi. Masih minimnya pengetahuan lembaga lainnya yang menganggap bahwa BPSK Kota Tebing Tinggi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen