Perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan ditinjau dari hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, studi kasus di Desa Mekar Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang Banten

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Mekar Jaya melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan dan mengapa masyarakat lebih memilih melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan. Dilihat dari segi penyusunannya penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan banyaknya masyarakat yang melakukan perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, karena faktor ekonomi, masalah waktu, jarak tempuh, pendidikan, menjadi kebiasaan (tradisi) dan karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat Desa Mekar Jaya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, ketentuan ini juga sudah tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa �Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak�. Namun kenyataanya, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian tanpa melalui Pengadilan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-undang. Karena masyarakat beranggapan bahwa melakukan perceraian sepihak tanpa melalui Pengadilan, perceraiannya tetap sah menurut Hukum Islam. Oleh karena itu masyarakat Desa Mekar Jaya tidak menganggap perceraian di Pengadilan suatu kepentingan, karena masyarakat menganggap melakukan perceraian di Pengadilan hanya memakan waktu dan biaya. Berdasarkan analisis dari Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap data penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan dibanding dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi suatu kemafsadatan maka harus ada langkah pencegahan dari para pejabat pemerintah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Mekar Jaya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesi