Islam dan negara di malaysia artikulasi politik Islam 1981-2003

Memperbincangkan Islam dan negara dalam sistem pemerintah modern, seakan-akan tidak pernah ada habisnya. Para pemikir Islam terdahulu maupun sekarang tidak menemukan kata sepakat bagaimanakah Islam di tempatkan dalam ranah politik sebagai imbas penetrasi Barat ke Dunia Islam. Nation-state sebagai sistem negara, Nasionalisme dan konsep-konsep baru yang diperkenalkan Barat kepada Islam menciptakan ketegangan historis dan konseptual. Ini bisa dimengerti sebab pada Islam pra modern hanya mengenal dua konsep teritorial politik, yaitu D�r al-Isl�m (wilayah kaum muslim) dan D�r al-Harb (wilayah non muslim). Di literatur Islam terutama al-Qur'�n dan al-had�ts pun sebagai pedoman hidup seorang muslim tidak secara tegas memperkenalkan konsep maupun sistem kenegaraan yang baku. Kenyataan tersebut mengutip tulisan Munawir Syadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara, dipetakan tiga spektrum pemikiran Islam dan Negara yaitu Integralistik, Sekularistik, dan simbiotik. Integralistik meniscayakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap, mengatur segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan bernegara. Berlawanan dengan konsep integralistik, sekuleristik menihilkan aturan-aturan kenegaraan dalam Islam, sebab tidak ditemukan sistem bernegara dalam al-Qur'�n maupun al-Had�ts. Sedangkan simbiotik merupakan sintesa antara integralistik dan sekuleristik, meskipun Islam tidak menawarkan sistem yang baku dalam kenegaraan, namun dalam al-Qur'�n dan al-Had�ts banyak ditemukan nilai-nilai moral yang harus dijadikan dalam bernegara dan bermasyarakat. Penulis menjadikan Malaysia sebagai obyek penelitian karena Malaysia mampu menjadikan Islam sebagai daya tarik bagi semua partai politik maupun organisasi masyarakat untuk menggaet konstituennya, yang memang berbasis Melayu dan identik dengan Islam. Bahkan UMNO sebagai partai penguasa Malaysia khususnya pada periode 1981-2003 di bawah kendali Mahathir Muhammad secara terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai partai Islam meskipun garis partai telah menegaskan bahwa UMNO adalah partai sekuler. Dilema Nasionalisme versus Melayu dan Bayang-bayang oposisi yang terus menerus mengkampanyekan berdirinya negara Islam serta diberlakukan hudud (syariat Islam dalam hukum positif) di Malaysia membuat UMNO beserta barisan nasionalnya tidak bisa duduk manis dalam pemerintahannya. Propaganda PAS beserta kelompok-kelompok pegiat negara Islam mengartikuasikan politik Islam mereka memaksa pemerintah Malaysia khususnya periode 1981-2003 melakukan Islamisasi di berbagai bidang. Meskipun Negara Islam dan pemberlakuan Syariat Islam menjadi hukum positif belum menampakkan masa depan yang cerah di Malaysia, namun usaha-usaha untuk memisahkan Islam dari sistem negara (secularism) merupakan langkah bunuh diri pemerintah. Islamisasi di Malaysia setidaknya layak dijadikan pelajaran bagi Indonesia yang selama Orde Baru di bawah kendali Soeharto menempatkan Islam sebagai ancaman