Hukum perikatan di Indonesia (studi komparatif kompilasi hukum ekonomi syariah dengan Kitab Undangundang Hukum Perdata)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perikatan di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta apa persamaan dan perbedaan pengaturan hukum perikatan (akad) di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Komparatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif, penelitian hukum ini bertitik tolak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membahas dan mengatur tentang perikatan (akad) Syariah di Indonesia yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep perikatan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini tidak terlalu berbeda dengan Konsep perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiaannya. Pada Hukum Perikatan Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka