Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara Independen dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Keberadaan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia belum sepenuhnya berfungsi maksimal. Kedudukannya sebagai lembaga pemberantas korupsi yang bersifat independen masih patut dipertanyakan akibat adanya berbagai macam permasalahan yang ada yang identik dengan kepentingan politik belaka seperti masih adanya campur tangan pihak lain dari Pemerintah maupun Lembaga Negara yang lain. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi lembaga komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimana pada tahun 2002 dibentuk sebuah komisi pemberantasan korupsi dengan visi menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien. Penerapan pembentukan KPK sebagai lembaga negara independen dalam sistem tata negara di Indonesia berkenaan dengan keberadaan Kejaksaan dan Kepolisian berkoordinasi dengan KPK dalam memberantas korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan melihat teori-teori dan pandangan para ahli serta pakar hukum tata negara yang berkaitan dengan keberadaan KPK sebagai lembaga independen dan sistem tata negara di Indonesia, setelah itu penulis mengaitkan teori-teori tentang keduanya untuk mencari jawaban yang tepat agar mengetahui seberapa jauh eksistensi KPK sebagai lembaga independen dalam sistem tata negara di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah KPK sebagai aktualisasi lembaga baru yang bertugas memberantas korupsi memiliki kewenangan yang sangat luas dan dapat disebut sebagai lembaga superbody ini dalam penerapannya masih berjalan setengah hati. Hal tersebut dikarenakan masih adanya persiggungan batas kewenangan antar lembaga negara yang lain. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturanperaturan lain yang terkait sudah sangat jelas memberi batas kewenangan KPK dan seharusnya menjadi penegas, namun seiring berjalannya waktu berdirinya KPK dibentuk suatu nota kesepahaman yang justru melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, kebreradaan KPK harus dievaluasi dan dipertegas agar semakin jelas sampai mana batas kewenangan KPK tersebut