Sanki perzinaan di masyarakat adat Batak Toba dalam persepektif Hukum Islam

Pada dasarnya hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta dijadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Negara indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup di masing-masing daerahnya. Didaerah sumatera utara khususnya pada adat batak toba hukum pidana adat masih digunakan oleh masyarakat setempat dalam penyelesaian masalah tindak pidana perzinaan. Masalah perzinaan dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu bentuk pelanggaran yang berat dan akan diberikan sanksi. Pelaku zina yang belum menikah maka akan dinikahkan, apabila sipemuda menolak untuk dinikahkan atau pihak keluarga parboru (perempuan) menolak pernikahan maka sipemuda harus memberikan piso kepada Parboru itu sebagai bentuk penyucian (Pangurasion) untuk membesarkan hati Parboru, bagi pelaku zina laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang belum menikah maka silaki-laki harus meminta maaf kepada keluarga perempuan dihadapan istri dan keluarganya yang mana siistri harus menyiapkan hidangan untuk acara tersebut serta silaki-laki harus membayar denda kepada orangtua siperempuan, sedangkan pelaku zina laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang sudah menikah maka suami dari perempuan itu mempunyai hak untuk membunuh laki-laki yang berzina dengan istrinya. Walaupun dalam hukum positif yang berlaku diindonesia pelaku zina tidak akan dikenai sanksi pidana tanpa adanya delik aduan dari pihak yang merasa dirugikan, namun pemberian sanksi perzinaan ini tetap diberlakukan di masyarakat adat batak toba karena masyarakat adat batak toba sangat menentang keberadaan pelaku zina dan memegang teguh hukum ada