Polemik isu pemberantasan korupsi KPK versus DPR : Analisis framing Koran Tempo tentang pembangunan gedung baru KPK

Bermula dari penolakan anggota DPR terhadap pembangunan gedung baru KPK. Sehingga mengakibatkan aksi dukungan untuk KPK. Masyarakat maupun media menilai DPR berupaya mengecilkan fungsi KPK. Padahal KPK dinilai cukup mampu mengungkap kasus korupsi, yang kebanyakan menyangkut korupsi anggota DPR. Kejadian ini pun menjadi headline diberbagai surat kabar, salah satunya Koran Tempo. Dari uraian di atas terdapat beberapa pertanyaan yang muncul. Pertama, bagaimana Koran Tempo membingkai pemberitaan kasus pembangunan gedung baru KPK pada edisi 26-30 Juni 2012?. Lalu, kenapa Koran Tempo membingkai pemberitaan pembangunan gedung baru KPK seperti itu? Dalam pemberitaannya, Koran Tempo memposisikan diri dipihak KPK. Sehingga berita-berita yang dimuat cenderung memihak KPK, dan menyudutkan DPR. Selain itu, narasumber yang diwawancarai juga lebih banyak orang-orang pro KPK. William A. Gamson mengartikan framing sebagai cara bercerita tentang suatu peristiwa dan menghubungkan satu sama lain sehingga seolah-olah saling terkait dan memiliki makna. Gamson melihat berita sebagai sebuah kemasan yang dilakukan oleh media. Kemasan itu tergantung dengan wacana yang diinginkan media tersebut, sehingga setiap media akan berbeda Peneliti menganalisis pemberitaan mengenai kasus pembangunan gedung baru KPK pada pemberitaan Koran Tempo edisi 26-30 Juni 2012. Dan menyimpulkan hasil temuan dari analisis pemberitaan Koran Tempo. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana Koran Tempo mengkonstruksi kasus �Pembangunan Gedung Baru KPK� dan apa pesan yang ingin disampaikan oleh Koran Tempo. Semua pemberitaan Koran Tempo didiskusikan di forum redaksi. Tempo ingin masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga masyarakat bisa kritis dan tidak dibohongi oleh DPR. Karena Tempo mendukung KPK untuk memberantas korupsi. Konstruksi yang dilakukan Koran Tempo sudah dilakukan sejak awal. Wartawan yang melakukan liputan diarahkan agar sesuai dengan visi misi Tempo. Dari pemilihan narasumber, angel, hingga penulisan. Ini dilakukan karena Tempo melihat DPR bertindak diskriminasi terhadap KPK. Tempo mengklaim memiliki visi yang anti korupsi, dan KPK sebagai lembaga anti korupsi harus dipertahankan