Pemikiran Mohammad Natsir tentang negara dan kiprahnya dalam perpolitikan di Indonesia

Negara dalam pemikiran Mohammad Natsir dapat diartikan sebagai instrumen guna terjaminnya penegakkan hukum-hukum yang bersumber dari Allah SWT melalui Al Qur?an. Untuk itu, Mohammad Natsir tidak begitu mempedulikan bagaimana bentuk dari negara dan sistem pemerintahannya. Tetapi Mohammad Natsir sangat menolak bentuk negara dan pemerintahan yang berdasarkan atas demokrasi sekuler, seperti yang dipraktekan oleh negara-negara barat. Mohammad Natsir lebih menekankan kepada Theistic Demokrasi, yaitu suatu pemerintahan demokrasi illahi. Dalam sistem pemerintahan seperti ini, kedaulatan hanyalah milik Allah semata dan manusia adalah sebagai khalifah atau pemimpin yang tugasnya adalah melaksanakan dan menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan. Demokrasi Islam, bagi Mohammad Natsir adalah bagaimana hukum-hukum yang bersumber dari otoritas kekuasaan dan legitimasi, yaitu Allah SWT, dapat berjalan. Dan dalam Demokrasi Islam, majelis syuro (legislatif) bertugas sebagai tempat bermusyawarah dalam menemukan cara-cara agar hukum-hukum Allah SWT itu berjalan