Analisis framing isu keterwakilan caleg perempuan untuk Pemilu 2014 pada Harian Republika

Tahun 2013 dikatakan oleh sebagian orang sebagai tahun politik. Politik menjadi perbincangan yang menarik di saat menjelang pemilu yang diadakan 2014 nanti. Tidak terkecuali untuk para pekerja media massa. Salah satu fungsi media massa yaitu sebagai alat edukasi untuk masyarakat. Dalam hal ini media bisa memberikan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan pemilu. Republika sebagai salah satu media nasional pun tak luput memberitakan peristiwa seputar pemilu. Salah satu berita yang ditampilkan mengenai affirmative action 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Di beberapa daerah perempuan sulit untuk mencalonkan diri karena hambatan yang berasal dari adat. Sebagai koran modernis yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu yang berhubungan dengan Islam, Republika pun menuliskan pandangannya mengenai perempuan yang bekerja di ranah publik. Berdasarkan pernyataan di atas, maka muncul pertanyaan yaitu, bagaimana Harian Republika membingkai pemberitaan mengenai isu keterwakilan perempuan di pemilu 2014? Selain itu bagaimana Harian Republika memproduksi pemberitaan mengenai isu keterwakilan perempuan di pemilu 2014? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruksi sosial media massa. Secara singkat teori konstruksi sosial media massa terbentuk dari bagaimana media melihat sebuah realitas. Bahasa sebagai salah satu alat efektif untuk mengkonstruksi sebuah realitas. Selain itu peneliti menggunakan teori gender dalam politik. Gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang lakilaki dan perempuan. Islam pun mengatakan bahwa perempuan setara dengan lakilaki termasuk dalam kegiatan berpolitik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Model yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah model analisis framing Robert Entman. Dalam konsepsi Entman, framing merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana. Republika menyampaikan berita mengenai keterwakilan perempuan dengan angle rendahnya kesadaran politik perempuan. Adat dikatakan sebagai penghambat. Perempuan hingga kini masih menjadi nomor dua di dunia politik. Perempuan dikatakan lebih baik bekerja di rumah dan tidak pantas bekerja di ranah publik. Islam sendiri mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perempuan pun sejajar dengan laki-laki, termasuk dalam kegiatan berpolitik. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama partai politik dan pemerintah agar perempuan memiliki kesadaran untuk mengikuti kegiatan berpolitik. Partai politik dan pemerintah diharapkan bisa bekerja lebih maksimal agar terpenuhinya aturan 30 persen perempuan di parleme