Mekanisme tata pelaksanaan bioremediasi dalam kegiatan hulu minyak bumi di Indonesia

Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan atas ketidakpastian dalam hukum lingkungan dengan hukum pertambangan yang terkandung didalamnya kewenangan Pemerintah dan kewenangan Perusahaan dalam melakukan pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya salah satunya kegiatan bioremediasi pasca operasional eksploitasi dan eksplotasi pertambangan minyak bumi. KKKS merupakan induk kontrak untuk investor dalam maupun luar negeri dari kegiatan pertambangan usaha hulu mengatur pula production sharing contract (kontrak bagi hasil) bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hulu wajib untuk melakukan pemulihan wilayah sementara Undang-Undang mengatur lain. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum yang mengatur jelas mengenai kegiatan Bioremediasi dan pihak yang berwenang melaksanakannya. Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sendiri memiliki beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer berupa UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta KepMen Lingkungan Hidup No.128 Tahun 2003, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan pertambangan yang telah melakukan kegiatan usaha hulu memiliki tanggung jawab untuk mengolah limbah bahan beracun dan berbahaya diantaranya kegiatan bioremediasi yang dihasilkan selama produksi minyak bumi berlangsung dan pemerintah dalam bentuk SKK Migas dan BP Migas memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan pertambangan dan mengganti biaya produksi hingga pemulihan dengan biaya pengembalian atau cost recovery