Musyawarah dan demokrasi menurut organisasi Front Pembela Islam

Masalah utama dalam skripsi ini adalah bagaimanakah dasar hukum musyawarah dan demokrasi di Indonesia serta persamaan dan perbedaannya menurut Organisasi Front Pembela Islam? Dengan demikian skripsi ini bertujuan menganalisa dan mendeskripsikan kedudukan dasar hukum musyawarah dan demokrasi di Indonesia serta persamaan dan perbedaannya menurut Organisasi Front Pembela Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang berdasarkan kata-kata atau berdasarkan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu dengan cara analisis terhadap video tabligh akbar yang disampaikan langsung oleh pimpinan organisasi Front Pembela Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, dasar hukum musyawarah dan demokrasi, berdasarkan ajaran Islam memiliki kebenaran yang absolute sebagai perintah Allah SWT yang terdapat didalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW, sedangkan demokrasi secara hukum hanya memiliki dasar yang kebenaran relative. Indonesia, pada mulanya telah menetapkan sistem musyawarah sebagaimana tertuang didalam Pancasila dan UUD 1945 asli. sedangkan dasar hukum demokrasi terdapat didalam 2 (dua) UUD hasil dari amandemen yang pernah ada di Indonesia, yaitu: UUDS 1950 dan UUD Amandemen 2002. Mengenai persamaan dan perbedaan musyawarah dan demokrasi di Indonesia adalah; didalam musyawarah didasarkan kepada ilmu untuk menetapkan suatu kemufakatan, dan kebenaran disandarkan kepada hukum ketetapan Allah SWT. Sementara demokrasi menetapkan keputusan berdasarkan kepada suara mayorita