Tinjauan yuridis pergantian antarwaktu pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 13/PUU-XI/2013)

Penelitian ini dilakukan untuk mencari dasar ketentuan dikabulkan untuk seluruhnya dari kasus pada perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diangkat sebagai anggota pengganti antarwaktu, dan menjabat kurang dari 5 (lima) tahun. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Menurut pemohon pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan pada pasal tersebut pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang dilindungi oleh UUD NRI 1945. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan analisis data kualitatif. Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan doktrin (doctrinal approach). Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI/2013 dan risalah sidangnya, serta peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa Mahkam Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) bertentangan dengan UUD NRI 1945 demikian dengan Pasal 22 ayat (5) juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat menurut keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun tidak diajukan pengujiannya oleh pemohon. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi pokok dari permohonan pemohon adalah mengenai masa jabatan annggota pengganti antarwaktu yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya, walaupun proses pemilihan antara anggota BPK pengganti antarwaktu dan bukan adalah sama