Kebijakan pendidikan keagamaan islam di Indonesia (studi tentang PP RI no. 55 tahun 2007)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan pendidikan keagamaan Islam dalam PP RI No. 55 Tahun 2007 dalam perspektif kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kebijakan (policy research). Penelitian kebijakan terdiri dari, yaitu: penelitian untuk kebijakan, dan penelitian tentang kebijakan. Penelitian ini menggunakan yang penelitian tentang kebijakan (research of policy) yang memfokuskan pada penelitian rumusan kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Sumber dari dokumentasi tersebut terdiri dari dua, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Pendekatan wawancara yang digunakan adalah pendekatan petunjuk umum wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Teknik analisis isi dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan isi/rumusan PP RI No. 55 Tahun 2007 mengenai pendidikan keagamaan Islam dengan teori kebijakan publik. Untuk melaksanakan teknik analisis isi tersebut, maka langkah-langkah yang digunakan adalah dengan menyeleksi sumber data yang relevan, menyusun itemitem yang spesifik, mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data tersebut dapat ditarik pengertian-pengertian dan kesimpulan-kesimpulan. Hasil penelitian yang ditemukan tentang rumusan PP RI No. 55 Tahun 2007 terkait pendidikan keagamaan Islam perspektif kebijakan publik adalah: (1) Rumusannya ditinjau dari bentuk kebijakan publik adalah bentuk kebijakan formal, yaitu perundang-undangan, (2) Rumusannya ditinjau dari tingkatan kebijakan publik adalah kebijakan tingkatan messo, yaitu penjelas kebijakan tingkatan mikro (umum) dalam hal ini adalah UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Rumusannya ditinjau dari tujuan kebijakan publik adalah lebih banyak bersifat regulatif, yaitu mengatur dan membatasi, dan bersifat memperkuat negara daripada memperkuat publik, (4) Rumusannya ditinjau dari ciri-ciri kebijakan publik yang ideal adalah berkualitas biasa saja, karena hanya memiliki dua ciri dari tiga ciri kebijakan publik yang ideal, yaitu cerdas dan memberikan harapan. Rumusannya jika ditinjau dari ciri bijaksana tidak memenuhi, karena rumusannya memiliki kekurangan yang dapat menimbulkan masalah baru