Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Indonesia Tunisia

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak menurut hukum perkawinan di Indonesia dan Tunisia, apa yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan hukum keluarga khususnya hak asuh anak di Indonesia dan Tunisia, apa segi segi persamaan dan perbedaan hak asuh anak di Indonesia dan Tunisia. Penelitian ini menggunakan metode library research, dengan meneliti Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Code of Personal Status and Suplementry Laws 1956-2010, berbagai buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam skripsi ini. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan antara peraturan Hak asuh anak antara Indonesia dan Tunisia diantaranya di Tunisia seorang Ibu berhak untuk menolak mengasuh anak sedangkan di Indonesia tidak ada. Faktor-faktor kenapa seperti itu diantaranya dari segi mazhab Tunisia menganut mazhab Maliki dan Hanafi salah satunya tertera pada pasal 62 UU No 39 tahun 2010 bahwa ayah dilarang membawa anak keluar dari negeri ibu apabila ibu tidak rela. Sedangkan Indonesia menganut mazhab Syafii seperti yang tertera pada pasal 105 KHI anak yang sudah mumayiz diperkenankan memilih kepada siapa ia ingin diasuh. Adanya faktor sejarah politik Tunisia pernah dijajah oleh Perancis dan mengalami sekulerisasi dalam semua bidang termasuk hukum, yang memasukan perkara perceraian ke Pengadilan Negeri, sedangkan pergolakan politik dalam pembentukan hukum keluarga di Indonesia antara kubu sekuler,feminis dan umat Islam yang dimenangkan oleh umat Islam sehingga pasal-pasalnya tidak jauh dari ajaran Isla