Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Dalam Prespektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pembatalan Empat Pilar Berbangsa dan bernegara. Seperti diketahui bahwa Empat Pilar yang dimaksud antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam rapat persiapan kemerdekaan Indonesia keempat unsur tersebut telah ditetapkan masingmasing bagiannya dan telah dituangkan dalam konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan analisis data kualitatif. Norma-norma hukum menjadi acuan utama dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan sejarah yang telah mempengaruhi terciptanya norma hukum tersebut. Pembahasan dalam pembatalan Empat Pilar ini lebih difokuskan terhadap dasar hukum dan sejarah yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga terbentuknya keempat unsur yang menjadi empat pilar tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini, beberapa pertimbangan baik dari pihak penggugat, tergugat, saksi ahli maupun dari mahkamah bahwa penetapan empat pilar sebagai sebuah materi dalam pelaksanaan sosialisi MPR maupun pendidikan politik dengan mensejajarkan keempat unsur tersebut adalah tidak sesuai dengan konstitusi dan sejarah yang telah ditetapka sejak zaman kemerdekaan Indonesia