Kerjasama pengembangan wakaf oleh Kementerian Agama RI (direktorat pemberdayaan wakaf) dengan badan wakaf Indonesia pasca keluarnya regulasi tentang wakaf di Indonesia

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf mengamanatkan kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk membentuk Lembaga Independen yang khusus menangani masalah perwakafan di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama dan BWI dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat saling bekerjasama untuk mengamankan dan mengembangkan aset wakaf di Negeri ini sekaligus menciptakan SDM yang profesional dan amanah. Salah satu program kerjasama tersebut adalah memberikan bantuan administrasi seperti sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf. Judul yang diangkat dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui realisasi kerjasama Kementerian Agama khususnya Direktorat Pemberdayaan Wakaf sebagai regulator, motivator, fasilitator dan public service dengan Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan para Nazhir, dan bagaimana mekanisme proses sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf mulai dari awal pendaftaran harta benda wakaf sampai dengan akhir proses/ hasil dari sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf, serta mengungkapkan apa saja yang menjadi kendala dalam proses tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data aktual dengan melakukan observasi secara langsung atau pengamatan, sambil mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak yang menangani masalah sertifikasi dan mutasi harta benda wakaf, serta melalui studi pustaka yang diambil dari buku-buku tentang wakaf, dokumen-dokumen, dan website dari Kementerian Agama dan BWI. Kemudian melakukan analisis yang nantinya dari hasil analisis dan observasi tersebut akan ditarik kesimpulannya. Hasil dari penelitian ini adalah Kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia merupakan kemitraan yaitu suatu kerjasama antara kedua lembaga yang berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator dan public service dan pelaksana dalam upaya membangun perwakafan di Indonesia yang berkelanjutan disertai dengan pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling iii menguntungkan. Kerjasama yang berjalan saat ini antara Direktorat Pemberdayaan Wakaf dengan BWI yaitu pertama, pembinaan manajemen para Nazhir wakaf, dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Wakaf sebagai penyeleggara kegiatan dengan memberikan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh BWI dan Nazhir wakaf, sedangkan BWI sebagai Narasumber kegiatan tersebut. Kerjasama yang kedua yaitu, administrasi wakaf, Kementerian Agama RI melalui KUA memberikan fasilitas sertifikasi dan mutasi wakaf bagi para Nazhir dan Wakif, dalam hal mutasi wakaf, Kementerian Agama RI membantu proses mutasi untuk meneliti tentang tanah wakaf yang ingin dimutasi dibantu oleh BWI untuk mempertimbangkan keputusan mutasi tersebut yang kemudian diserahkan kepada Menteri untuk memberikan izin atau tidak sesuai dengan undang-undang dan tata aturan yang berlaku disetiap institusi/lembaga terkait. Hasil yang diperoleh dari sertifikasi ini: pada tahun 2012 tanah wakaf berjumlah 420,003 lokasi dengan luas 3,492,045,373 , dan yang sudah tersertifikasi sebanyak 282,323 (67.22%) lokasi sedangkan yang belum tersertifikasi sebanyak 132.396, dan pada tahun 2013 berjumlah 435.395 lokasi dengan luas 4.142.464.287 , dan yang sudah tersertifikasi sebanyak 288.429 (66.25%) lokasi sedangkan yang belum tersertifikasi sebanyak 146.966. Permasalahan yang yang belum maksimalnya hasil sertifikasi atas tanah wakaf dan mutasi harta benda wakaf tersebut dikarenakan Nazhir tidak professional dan amanah, birokrasi yang belum efisien dalam menentukan waktu berapalama untuk memberikan izin penukaran/perubahan status tanah wakaf, dan biaya untuk memutasi/ruislah harta benda wakaf dari lokasi semula ke lokasi baru menggunakan dana yang tidak sedikit