DINAMIKA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu partai politik yang mengikuti ajang pemilu dari 1999-2009. PKB sebagai partai baru mampu meraih 13,3 juta suara dan menempati posisi ketiga terbesar setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Terpilihnya perwakilan orang NU, yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden tidak lain karena keinginan Poros Tengah yang tidak menghendaki presiden perempuan. Naiknya Gus Dur sebagai presiden tidak berlangsung lama. Gus Dur tersandung kasus �buloggatte� dan �brunaigatte� yang mengakibatkan diturunkannya Gus Dur setelah memimpin kurabng dari tahun. SI MPR yang mengagendakan penurunan Gus Dur dihadir oleh Matori Abdul Jalil yang kala itu menjabat sebagai ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Matori dianggap menyalahi aturan partai yaitu sesuai dengan keputusan rapat pleno yang dilakukan DPP PKB, bahwa seluruh jajaran pengurus tidak boleh hadir dalam Sidang Istimewa, tetapi kenyataannya Matori tetap hadir. Konflik pun tidak dapat dihindari, Matori yang tidak setuju atas pemecatan yang dilakukan Gus Dur membawa kasus tersebut ke pengadilan. Terbentuknya dua PKB yaitu PKB Batu Tulis Jakarta Barat pimpinan Matori dan PKB Kuningan Jakarta Selatan pimpinan Gus Dur-Alwi. Dalam perjalanan sidang di pengadilan kubu Gus Durlah yang menang dan berhak mengikuti pemilu 2004. Terpilihnya Alwi dan Syaifullah Yusuf sebagai menteri Kesejahteraan Rakyat dan menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla, membuat konflik internal PKB kembali terjadi, itu disebabkan bahwa setiap pengurus partai tidak boleh merangkap dua jabatan sesuai aturan partai. Alwi-Syaifullah tidak terima atas pemecatan yang dilakukan Gus Dur dan membawanya ke pengadilan. Konflik pun meruncing sampai melibatkan pengurus wilayah yaitu Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa tengah (Jateng) dan Jawa timur yang merupakan basis massa terbesar PKB selama ini. Pada saat proses hukum ini sedang berjalan, DPP PKB mengadakan Muktamar II PKB di Semarang pada 16-18 April 2005. Pada saat itu beberapa tokoh memisahkan diri dan membuat PKB tandingan. Salah satunya pimpinan DPW PKB Jateng yang tidak menerima hasil Muktamar dan menganggap Alwi sebagai pimpinan yang sah. Tidak menerima hasil keputusan Muktamar II PKB di Semarang oleh DPW PKB Jateng yang menetapkan Gus Dur dan Muhaimin sebagai pimpinan partai, yang mengakibatkan dibekuannya DPW PKB Jateng. Di sisi lain Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC) seluruh Jawa Tengah meminta kepada DPP PKB hasil Muktamar II PKB di Semarang untuk segera mengadakan Muswilub karena DPW PKB dianggap sudah tidak layak lagi untuk memimpin Jawa Tengah. Terselenggaranya Muswilub di Kudus dengan lancar mengakhiri konflik di tingkat wilayah. Dua tahun setelah Muktamar II PKB di Semarang selesai, konflik pun terjadi lagi di tingkat pusat. Konflik anatara Muhaimin dan Gus Dur berimbas ke wilayah dalam hal ini DPW PKB Jateng. Diawali pembersihan yang dilakukan Gus Dur terhadap kader-kader partai yang bermasalah. Muhaimin dianggap menerapkan standar ganda yaitu sebagai alat Susilo Bambang Yudoyono untuk melengserkan Gus Dur dari ketua Dewan syuro DPP PKB dan juga penunjukkan Lukman Edy sebagai menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang menggantikan Syaifullah Yusuf dalam resafel Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gus Dur. Akan tetapi itu semua hanya alasan untuk melengserkan Muhaimin dari ketua DPP PKB yang nantinya akan digantikan Yenny. Konflik Gus Dur dan Muhaimin juga melibatkan massa bawah dalam hal ini DPW PKB Jateng yang terpecah menjadi dua kubu yaitu kubu Abdul Kadir Karding dan kubu KH. M. Yusuf Chudori. Berbeda dengan konflik yang pertama antara Matori dan Gus Dur tidak sampai ketingkat wilayah. Tapi yang kedua dan yang ketiga melibatkan massa bawah PKB. Disini penulis akan menggambarkan dan menjelaskan konflik yang terjadi di tingkat wilayah (DPW PKB) yang difokuskan di Jawa Tengah. Pada konflik internal PKB kedua dan ketiga selalu melibatkan massa bawah dalam hal ini DPW PKB Jateng dan seberapa jauh dampak dari konflik itu