Mekanisme pengisian jabatan walikota dan bupati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, khususnya pengisian jabatan Walikota dan Bupati di Provinsi DKI Jakarta. Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pengisian jabatan Walikota dan Bupati di Provinsi DKI Jakarta yang tidak dipiih melalui pemilu, akan tetapi Walikota dan Bupati diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Penulis beranggapan bahwa pengisian jabatan Walikota dan Bupati di provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis (sejarah). Adapun bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan Walikota dan Bupati di Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan sesuai dengan prinsip Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. Pengisian jabatan Walikota dan Bupati dengan cara ?diangkat? oleh Gubernur merupakan salah satu bentuk dari di pilih secara demokrati