Penguatan peran negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Penguatan peran Negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia ditinjau dari undangundang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjelasan Penguatan peran Negara dalam pengelolaan zakat ditinjau dari undangundang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta melihat undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dirujuk peran Negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang menjelaskan bahwa adanya sentralisasi lembaga zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adalah Proses analisis bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya serta menganalisis Penguatan peran Negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. . Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa, pertama Pengelolaan Zakat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat mengalami perubahan yang sangat signifikan. faktanya, pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat, hanya dinyatakan sebagai badan amil zakat yang dibentuk pada tingkat nasional oleh Presiden atas usul Menteri Agama, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat, posisi pengelola zakat mendapatkan penguatan wewenang untuk mengelola dana zakat. Kedua, Peran Negara dalam pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sangat signifikan. faktanya, pada undang-undang ini peran pemerintah sebagai regulator, operator dan pengawas sangat jelas dalam mengelola zakat di Indonesia. Maka setelah adanya amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat memberikan payung hukum terjadinya sentralisasi lembaga pengelola zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS