Tindak pidana korupsi melalui gratifikasi seks (tinjauan hukum pidana islam dan hukum pidana positif)

Dalam penelitian skripsi ini masalah utamanya yaitu pandangan masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan gratifikasi seks belum diatur dalam undang-undang dan adanya ketidakjelasan terkait kedudukan hukum perbuatan gratifikasi seks. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan status atau kedudukan hukum serta sanksinya bagi perbuatan gratifikasi seks dalam pandangan hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif (undang-undang). Penelitian ini mengguanakan metode kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran dan definisi suatu situasi tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan metode normatif-empiris, yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber data primernya merupakan norma-norma yang berlaku, yaitu KUHP dan Peraturan Perundang-undangan. Dan studi empiris dengan melakukan wawancara kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah itu penulis menganalisis dari perbandingan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dengan mencari status hukum antara keduanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan gratifikasi seks termasuk dalam tindak pidana korupsi, karena perbuatan tersebut terakomodir dalam peraturan perundang-undangan dan pelakunya bisa dijerat UU Tipikor sepanjang memenuhi unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam pun secara tegas melarang perbuatan gratifikasi seks, karena termasuk dalam jarimah risywah dengan cara jarimah zin