Upaya pemerintah Indonesia dan Australia dalam penyelesaian masalah pemanfaatan sumber daya laut di Pulau Pasir

Skripsi ini membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dan Australia dalam penyelesaian sengketa pulau pasir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah Negara untuk menyelesaikan sengketa Pulau Pasir dan Untuk mengetahui bagaimana kesepakatan antara Indonesia dan Australia dalam menjaga hubungan baik terutama dalam memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional Indonesia di sekitar Pulau Pasir. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa langkah diplomasi Indonesia yang lemah sehingga berdampak negatif terhadap para Nelayan-nelayan Tradisonal Indonesia. Dalam melakukan penelitin ini, penulis menggunakan konsep Hukum Internasional sebagai dasar yang digunakan kedua Negara untuk melakukan klaim terhadap kepemilikan Pulau Pasir. Kemudian konsep diplomasi yang berarti bahwa kedua Negara memilih melakukan perundingan dan negosiasi untuk penyelesaian sengketa wilayah, atau dengan kata lain memilih kata diplomasi buka dengan perang militer. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif yang mengunakan buku-buku juga jurnal ilmiah sumber penulisan. Dari hasil penelitin penulis meihat terjadi beberapa pembicaraan dan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Pulau Pasir. Seperti MOU BOX 1974 dan Perjanjian Pada tanggal 14 Maret 1997 di Perth. kesepakatan tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas-batas laut tertentu serta tidak mengurangi hak tradisional nelayan Pulau Rote. Perjanjian yang diusulkan akan mengatasi batasan-batasan bahari antara Australia dan Indonesia di dalam area itu dimana batasan-batasan yang ada menyetujui dan memberikan Australia dengan keamanan yurisdiksi sumber daya lepas pantai di sebelah selatan batasan-batasan itu semua