Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mendorong demokratisasi Myanmar 2003-2009

Skripsi ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mendorong demokratisasi di Myanmar (2003-2009). Amerika Serikat adalah negara yang paling keras mengkritik junta militer untuk menerapkan pemerintahan yang demokratis di Myanmar. Sikap dan tindakan Amerika Serikat tersebut didorong oleh motivasl kuat untuk menjalankan nilai-nilai kredo Amerika yang tercantum dalam konstitusinya. Analisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mendorong demokratisasi di Myanmar dapat diamati dari sikap pemerintah Amerika Serikat yang tegas dalam menjatuhkan sanksi unilateral. Ruang lingkup pembahasannya adalah sejak Amerika Serikat mengeluarkan BFDA (Burmese Freedom and Democracy Act) 2003 yang merupakan undang-undang sanksi terberat yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap Myanmar, hingga dikeluarkannya kebijakan pragmatic engagement 2009 yang menerapkan pendekatan diplomatik dan sanksi secara bersamaan. Kemudian, hambatan intemal dan ekstemal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mewujudkan pemerintahan demokrasi di Myanmar. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis dengan kesimpulan bahwa kebijakan sanksi unilateral tidak berjalan efektif karena adanya perbedaan interpretasi hukum antara pemerintah federal dan negara bagian dalam isu Myanmar dan dilanggar Chevron dalam proyek gas Yadana. Kebijakan merangkul Myanmar yang diterapkan oleh China, ASEAN dan India juga menjadi hambatan kuat lemahnya implementasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mendorong demokratisasi di Myanmar