Pengembangan laz dalam pemberdayaan ekonomi Umat (studi komperatif UU no.38 tahun 1999 dan UU no.23 2011)

Skripsi ini bertujuan untuk Bagaimana perbedaan UU zakat no 38 tahun 1999 dan UU no 23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat swasta. Mengetahui Implikasi Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pemberdayaan ekonomi umat. Serta mengetahui respon lembaga penghimpun zakat swasta setelah dikeluarkannya undang-undang zakat No 23 Tahun 2011. Dalam metode penelitian, penulis mengggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi (studi pustaka), yang dalam hal ini adalah buku, jurnal dan artikel.Dalam penelitian ini penulis menganalisis secara komperatif kedua UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 23 2011. Dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang berada dalam kedua undang-undang tersebut, pasal-pasal krusial serta implikasi yang dirasakan oleh lembaga Amil zakat pasca dikeluarknnya kedua undang-undang tersebut. Analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu tekhnis penulisan terdahulu memaparkan semua data yang diperoleh melalui bahan wawancara, dokumentasi, dan bahan pustaka kemudian menganalisisnya dengan pedoman pada sumber tertulis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa UU No 38 Tahun 1999 hanya sebagai pengakuan atas lembaga pengumpul zakat yakni LAZ dan BAZ. sedangkan pada uu 23 tahun 2011 terbaru telah posisi Lembaga Amil Zakat hanya sebagai pembantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Namun, inilah yang menjadi permasalahan, semua LAZ harus berbadan hukum Organisasi Masyarakat (ORMAS). Namun demikian masih terbuka LAZ DDR selaku pelopor lembaga pengumpul zakat untuk Melakukan judicial review atas undangundang no 23 tahun 2011. Hal ini sangat penting guna merumuskan tata kelola zakat nasional ke arah yang lebih bai