Perbedaan pandangan antara militer dengan masyarakat sipil dalam menangani gerakan separatisme pasca orde baru

Pendekatan kekerasan yang dilakukan militer dalam menangani konflik Papua pada saat rezim Orde Baru berkuasa merupakan sebuah catatan hitam yang menghiasi perjalanan sejarah rakyat Papua selama berintegrasi dengan Republik Indonesia, tidak serta merta praktek-praktek kekerasan yang dilakukan aparat militer di bumi Papua setelah rezim Orde Baru lengser hilang begitu saja. Akan tetapi, setidaknya dominasi dan intervensi militer di bumi Papua pasca reformasi menunjukan grafik penurunan yang cukup signifikan dimana praktek-praktek kekerasan militer intensitasnya mulai berkurang bahkan dibatasi oleh berbagai macam regulasi yang dibuat Pasca Reformasi. Gerakan perlawanan yang dilakukan sebagian rakyat Papua terhadap kesewenang-wenangan pemerintah Indonesia dalam hal. ini adalah aparat milter khususnya merupakan respon sebagian rakyat Papua terhadap apa yang selama ini mereka terima dan rasakan sangat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan rakyat Papua. Ketika Indonesia mengalami peralihan kekuasaan dari rezim Orde Baru ke era reformasi, pendekatan kekerasan yang pernah dilakukan militer disaat rezim Orde Baru berkuasa di bumi Papua. Tahap demi tahap mulai di hilangkan dengan melakukan pendekatan yang bersifat persuasif, dialogis dan humanis yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca Orde baru. Perubahan kebijakan atau pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca Orde Baru tidak terlepas dari tekanan berbagai kalangan masyarakat sipil yang melihat bahwa persoalan Papua bukan merupakan persoalan yang disebabkan oleh keinginan kuat sebagian rakyat Papua yang ingin berpisah dengan Indonesia melainkan konflik Papua adalah sebuah persoalan yang menyangkut berbagai sektor kehidupan yang mengalami multi krisis yang sedang dialami rakyat Papua secara keseluruhan. Berbagai kalangan masyarakat sipil menginginkan pendekatan yang bersifat dialogis, persuasif dan komunikatif adalah sebuah sarana yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam menengahi konflik yang terjadi di bumi Papua. Sikap akomodatif yang ditunjukan pemerintah Indonesia pasca Orde Baru setidaknya bisa memberikan sedikit harapan positif bagi rakyat Papua guna bersama-sama memberikan solusi dalam menangani konflik multi dimensi di bumi Papua. Adapun yang menjadi alasan mendasar kalangan masyarakat sipil merespon konflik Papua yaitu dengan metode pendekatan yang lebih dialogis, humanis dan persuasive lebih dikarenakan oleh cara pandang yang konkrit dan komprehensif sebagai upaya memahami konflik di bumi Papua secara utu