Sengketa kewenangan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai pengawasan hakim

Maraknya pelanggaran kode etik oleh sebagian hakim-hakim di pengadilan mulai tingkat negeri sampai Mahkamah Agung merupkan faktor utama yang menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal ini diperparah dengan pengawasan hakim yang semakin longgar baik dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial sendiri. Sehingga kesemua itu mengakibatkan seringnya banyak pihak-pihak yang melakukan aksi ?main hakim sendiri? yang bersifat anarkis di tengah kehidupan negara hukum. Dalam melakukan tugas pengawasan hakim, Komisi Yudisial berwenang untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain seperti Dirjen Pengawasan di Mahkamah Agung, LSM, dan Perguruan Tinggi. Tujuan kerjasama tersebut untuk membantu memudahkan Komisi Yudisial dalam menjaalankan tugas dan wewenangnya. Namun dalam kenyataannya hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung seringkali mengalami ketidakharmonisan. Hal ini mengembirakan para hakim-hakim nakal yang gemar menerima suap untuk merekayasa sebuah putusan bersama para mafia peradilan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang berujung sengketa kewenangan pengawasan hakim di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan hakim di Indonesia. Selain meneliti undang-undang, penulis juga meneliti buku-buku, opni pakar, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini