Dampak Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dinamika kehidupan sosial tidak lepas dari problematika yang berawal dari permasalah keluarga. Hal ini terlihat dimana permasalahan yang timbul dalam masyarakat tidak lepas berawal dari problematika yang terjadi dalam kelurga. Sehingga permasalahan yang ada dalam keluarga dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Begitu juga halnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dapat mempengaruhi terjadi perubahan hukum dalam masyarakat itu sendiri, sehingga tidak dapat dinafikan bahwa perubahan sosial mempengaruhi perubahan hukum begitu pula sebaliknya. Pada akhirnya tidak salah bila ada teori yang mengatakan bahwa hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial (Law is a tool of social engeenering). Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis mengangkat salah permasalahan yang terkait dengan anak yang lahir diluar pernikahan yang sah. Permasalahan ini sedikit memberikan sorotan besar bagi masyarakat pasca adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46/PUUVIII/ 2010. Putusan ini memberikan sebuah terobosan baru mengenai hak anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Sebagaimana sebelumnya perihal hak perdata bagi anak yang lahir diluar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, menjadi memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya namun juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya setelah adanya pembuktian yang menunjukkan adanya hubungan darah atau dibuktikannya dengan teknologi bahwa antara anak dan ayah memiliki hubungan darah. Selain itu, permasalahan berkaitan dengan hubungan di luar nikah ini juga berdampak bagi seorang perempuan yang menjadi korban atas perlakuan keduanya (laki-laki dan perempuan). Seharusnya tidak hanya anak yang menjadi sorotan pemenuhan hak, namun juga harus melihat bagaimana posisi perempuan dalam keadaan seperti ini. Sehingga keadilan tidak hanya menyentuh satu subyek hukum saja namun keadilan itu seharusnya terdistribusi kepada semua pihak dalam hal ini tentunya anak, perempuan dan laki-laki (pelaku). Selanjutnya dengan adanya putusan ini, terlihat masyarakat agak kebingungan dengan putusan ini, dimana ada berbagai pandangan yang melihat solah-olah mahkamah konstitusi melegalkan perzinahan selain itu juga ada yang beranggapan bahwa putusan ini mengakibatkan adanya pengucilan terhadap lembaga perkawinan sebagai institusi pelaksana pencatat perkawinan. Hasil penulisan skripsi ini, menunjukkan bahwa putusan ini sangat menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan yang memberikan keadilan dan persamaan hukum (equality before the law), dimana anak mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Selain itu lembaga pemerintahan dalam hal ini pembuat undang-undang harus melihat kembali bagaimana hak perdata yang dimaksud, dan harus ada klasul pasal yang mengakomodir hak perempuan dan adanya peraturan pemerintah yang memperjelas posisi dan kinerja lembaga perkawinan