Tinjauan yuridis terhadap pengunduran diri anggota komisi pemilihan umum (analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-IX/2011)

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang memaparkan permasalahan seputar ketentuan pengunduran diri anggota KPU, penyebab diajukannya pengujian undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Data yang diperlukan dalam penelitian normatif adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dilanjutkan. Judicial review atau constitusional review dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menjamin ketepatan arah atau sebagai pengawal ketepatan isi dalam pembuatan undang-undang. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstuitusi mengenai Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan aturan mengenai larangan pengunduran diri anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-IX/2011 mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya, sehingga dalam undang-undang tersebut tidak terdapat aturan mengenai larangan pengunduran diri anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan yaitu, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-IX/2011 dalam hal pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan yaitu dalam hal meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap lainnya, dan diberhentikan dengan tidak hormat. Adapun mekanisme pemberhentiannya terdapat dalam Undang- Undang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengikatkan diri dalam pekerjaan yang bersifat pilihan bebas walaupun memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu selama masa jabatannya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka jaminan hak individu warga negara lebih terbuka, sehingga tidak terdapat implikasi terhadap pasal-pasal yang sudah dilakukan judicial review tersebut