Perspektif fiqh muamalah pada pola kemitraan dan pinjaman uang muka KPR: Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Jamsostek

Semakin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang salama ini mendominasi perbankan nasional. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri atau bisnis perbankan maka praktisi syariah terus melakukan berbagai inovasi produk yang semakin bervariatif dan kompetitif, dimana yang selama ini hanya melakukan adaptasi dan �syariatisasi� terhadap produk lama (konvensional). Salah satu misalnya yaitu dengan adanya berbagai pengembangan produk KPR perbankan konvensional yang dimodifikasi melalui mekanisme KPR perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga tidak ada lagi praktik bunga yang identik dengan riba. Dalam rangka memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia, rumah merupakan hal yang sangat pokok karena dengan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Perusahaan Jamsostek menyelenggarakan program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) bergulir dengan memberikan fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) kepada peserta Jamsostek. Hal ini dimaksudkan, bahwa Jamsostek mencoba menjembatani dengan menyediakan fasilitas pinjaman uang muka KPR yang disalurkan beriringan dengan fasilitas KPR perbankan melalui Bank Syariah Mandiri Jika dilihat sekilas bentuk kemitraan dan pinjaman uang muka yang diselenggarakan BSM dengan Jamsostek merupakan perpaduan yang sangat kontra. Dimana, Jamsostek merupakan instansi berbasis konvensional sedangkan BSM instansi yang berlabel syari�ah dalam menjalankan setiap operasionalnya. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis memaparkan serangkaian bentuk kerjasama dan mekanisme pinjaman uang muka KPR yang diterapkan pada program KPR yang bebas dari unsur bunga. Karena Bank Syariah merupakan bank yang semua aktivitas dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syari�ah Isla