Hak waris istri beda Agama (analisis perbandingan putusan perkara no. 1379/Pdt.G./2010/PA.JB dan no.16K/AG/2010/MA)

Pertimbangan hakim pada putusan perkara No. 16K/AG/2010 yakni karena perkawinan antara pewaris dengan istri pewaris sudah lama yakni 18 tahun kemudian hakim menganggap bahwa istri tersebut bukanlah termasuk dalam kafir harbi melainkan kafir zimmi sebagaimana pendapat itu dikemukakan oleh Yusuf Qardawi maka istri yang berbeda agama berhak mendapatkan harta waris berdasarkan wasiat wajibah, sedangkan pertimbangan hakim pada putusan perkara No. 1379/Pdt.G/2010/PA.JB yakni karena istri pewaris telah berbeda agama dan menurut pasal 171 huruf (b) dan (c) KHI Tahun 1991 serta sesuai dengan hadis Nabi: ?? ??? ?????? ?????? ? ?? ??? ?????? ?????? maka istri yang berbeda agama tidak mendapatkan hak waris dari pewaris (suaminya) karena terhalang menjadi ahli waris. Pada Putusan Perkara No. 16K/AG/2010 hakim mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 maupun No. 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dengan memperhatikan pasal-pasal dari UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Sedangkan pada putusan perkara No. 1379/Pdt.G/2010/PA.JB hakim mendasarkan pada Pasal 171 huruf (b) dan (c) KHI serta pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Pada dasarnya yurisprudensi bukanlah merupakan aturan oleh karena itu dalam hal memutus suatu perkara hakim boleh saja menggunakan yurisprudensi boleh juga tidak. Pada perkara No. 16K/AG/2010 Mahkamah Agung menggunakan yurisprudensi perkara No. 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 maupun No. 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 Mahkamah Agung. Sedangkan pada perkara No. 1379/Pdt.G/2010/PA.JB Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak menggunakan yurisprudensi tetapi lebih mengacu kepada KH