Penghapusan kewenangan mahkamah konstitusi dalam perkara sengketa pemilukada: analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditanggapi berbeda oleh berbagai pakar dan aparatur penegak hukum. Pembatalan ketentuan tersebut berarti kewenangan mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah tidak berada pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah bukanlah termasuk rezim Pemilu, melainkan termasuk rezim Pemerintahan Daerah. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Terdapat beberapa pemikiran alternatif antara lain kewengangan tersebut ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara atau membentuk lembaga penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala daerah yang bersifat ad hoc. Namun keputusannya akan tetap ditentukan oleh DPR dan Pemerintah yang akan dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah