Fungsi kontrol sosial media massa terhadap kasus korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara. Namun upaya untuk pemberantasan korupsi ini belumlah maksimal walaupun sudah banyak perangkat hukum dan penegak hukum yang diberdayakan. Bahkan pelaku korupsi ini sudah merambah ke kalangan penegak hukum yang semestinya menjadi garda depan dalam pemberantasan korupsi. Maka diperlukan adanya lembaga pengawas yang dapat mengontrol setiap tindak tanduk dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Lembaga pengawas tersebut dikenal dengan nama media massa/pers. Tentunya dalam melakukan peliputan dan pemberitaan, pers perlu menjaga etika yang diatur dalam undang-undang dan kode etik jurnalistik. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah fungsi kontrol sosial media massa/pers ini sudah mampu menjadi lembaga pengawas kasus korupsi dan bagaimana undang-undang dan kode etik mengatur setiap bentuk pengawasan media massa/pers tersebut. Penelitian ini adalah penelitian empiris-kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi dengan paradigma kritis. Kemudian hasil analisis tersebut diuji kembali dalam analisis perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan dokumentasi dari media massa yang diteliti, dibantu dengan bahan-bahan sekunder berupa hasil karya ilmiah, pendapat para pakar, buku-buku rujukan, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media massa yang ditunjuk telah memenuhi syarat fungsi kontrol sosial dan dari segi etika kepenulisan, media massa tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Media massa/pers memiliki peran yang efektif dalam pengawasan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah sehingga dapat membantu dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi